23400-24 BPAD.OTDA.T10.I

Surat dari Sekretaris Wilayah/ Daerah DIY kepada Kepala/ Ketua Badan/ Direktur Inspektorat / Kantor / Dinas / Biro / BUMD / BUMN / UPW dan UPD Provinsi DIY serta Bantul / Walikota se DIY perihal sebutan-sebutan UU Nomor22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat kepada Markas Wilayah Pertahanan Sipil X Provinsi DIY kepada Kepala Biro Hukum Setwilda Provinsi DIY Nomor700/ 597/ Mawil-x perihalNet konsep keputusan Gubernur.

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor4 tahun 2001 tentang pembentukan dan organisasi lembaga teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

Surat Pengantar dari Bakeslinmas Provinsi DIY kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Ka Sub Bid / Kasubag se-Bakeslinmas Provinsi DIY perihal Draf akhir standar kompetensi kemsus dari Bina organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DIY.

Surat dari DirektoratJenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri RI kepada Kabid Hubtarga Badan Kesatuan Bangsa Provinsi perihal rintisan awal penyusunan RUU tentang ormas (organisasi masyarakat).

Perencanaan strategis tahun 2002-2004 Bakeslinmas Provinsi DIY.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2002

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2002 Bakeslinmas Provinsi DIY.

Telegram dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH TK II se-Indonesia dan Bupati/ Walikotamadya KDH TK II se-Indonesia nomor 061/2192/Sj perihal tindak lanjut dari instruksi presiden pada pembukaan Satkorlak PB tanggal 24 s/d 24 Juni 1997 tentang peningkatan kemampuan manajemen Satkorlak PB.

Surat dari Direktur Jenderal Bina Kesatuan Bangsa Direktur Hubungan antar lembaga kepada Gubernur Provinsi Nomor223/1172. DI perihal penerbitan kembali surat tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi (STTPKD) atas Yayasan Amalillah setelah sempat dicabut berdasarkan surat nomor 79/D.I/VI/2001.

Surat dari Bupati Kulon Progo Nomor 220/1145 kepada Menteri Dalam Negeri RI perihal permohonan peninjauan kembali Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STTPKO) YAMISA dan Yayasan Amalillah.

Surat dari Bakeslinmas DIY kepada Gubernur DIY Nomor220/511 perihal tembusan surat Bupati Kulon Progo Nomor220 / 1145 tanggal 6 Mei 2002 tentang permohonan peninjauan kembali STTPKO YAMISA dan Yayasan Amalillah serta hasil telaahannya.

Surat Gubernur DIY kepada Bupati/Walikota se-DIY No. 220/2772 perihal himbauan Gubernur terkait dengan keberadaan serta beroperasinya Yayasan Misi Islam Ahli Sunnah Wal Jama’ah (YAMISA) dan Yayasan Amallillah.

Surat dari PH. Kepala Direktorat Sosial Politik Provinsi DIY kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Kamra Hamkamnas neg. RI di Yogyakarta nomor310/1296 perihal penyampaian surat dari Yayasan Security Indonesia dan Izin Pendirian Yayasan.

Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama kepada Gubernur seluruh Indonesia nomor H/BA.01.1/1395/X/2001 perihal Pembentukan Lembaga Pengembangan Dharmagita.

Surat dari Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat (Bakeslinmas) Prop. DIY kepada asisten I dan asisten II Setda Provinsi DIY perihal tanggapan atas surat dari Pimpinan DPRD I Nomor: 332 / 757 tentang penanganan tempat-tempat maksiat.

SK Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI Nomor SKEP-50/MBLV/VII/10/2001 tentang penetapan pengunduran waktu Penyelenggaraan Rapat DPP ke-2/VII dan kongres VIII LVRI.

SK Pimpinan pusat legiun veteran RI Nomor SKEP-06/MBLV/VII/2002 tentang penetapan waktu penyelenggaraan rapat DDP ke-2/VII dan Kongres VIII LVRI.

Surat dari Gerakan Pemuda Keadilan wilayah DIY kepada Gubernur DIY dan Kepala Direktorat Sosial Politik DIY perihal pemberitahuan akan diadakannya deklarasi garda keadilan di Yogyakarta.

Surat dari Ketua Yayasan Bhakti Nurani Indonesia cabang Yogyakarta kepada Sekda Provinsi DIY Nomor 01/VII/02 perihal permohonan rekomendasi untuk mengikuti training course for Leader Of Persons With Disabilities.