KEPEDULIAN DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN DI KRATON DAN PURO PAKUAL

Terkait dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, diamanatkan agar Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakat, Perusahaan, Perorangan  dapat ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kearsipan. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, maka Pemerintah Daerah DIY melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY  berupaya memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan arsip yang lebih terencana dan terkonsep, baik di lingkungan Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakat, Perusahaan, Perorangan maupun Kraton dan Puro Pakualaman agar dapat mengelola arsip dengan baik dan benar sebagai bukti otentik pelaksanaan tugas dan fungsi serta  bentuk pertanggungjawaban keberadaan organisasi.