PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA

Mengenai pembentukan KNID Yogyakarta berawal dengan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidato itu intinya memerintahkan kepada rakyat di daerah-daerah untuk membentuk KNI, PNI, dan BKR, tetapi akhirnya pembentukan PNI ditentang oleh Ayahrir dan kawan-kawannya dengan persetujuan Hatta. Maka, yang diusahakan oleh rakyat dan pemerintah di daerah adalah KNI dan BKR.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta diprakarsai oleh kelompok nasionalis tua yang memiliki hubungan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis di Jakarta yang di antaranya adalah Moh. Asrar. Bersama-sama dengan Marlan, Moh. Asrar mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Kooti Hokokai dan tokoh-tokoh lain di Ngabean, Yogyakarta (bekas kantor penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta) dipimpin oleh R.M. Sosrosudirdjo.

Di dalam rapat itu terjadi perbedaan pendapat di antara kelompok bawah tanah dengan kelompok Hokokai, yaitu Wiwoho dan Sudarisman Purwokokusumo dengan bicaranya keras. Asrar yang termasuk kelompok bawah tanah sudah dipesan oleh Sartono supaya tidak boleh bertentangan dengan Sultan karena pada saat itu Sultan sebagai ketua Kooti Hokokai. Akhirnya, perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan oleh Sultan. Pada waktu itu Sultan masih menjadi Yogyakarta Kooti Hokokai. Dengan demikian tidaklah sulit baginya untuk mengarahkan kedua kelompok tersebut dan terbentuklah KNID Yogyakarta yang semula beranggotakan 32 orang. Jumlah anggota itu meningkat dengan pesat tatkala berbahai kebutuhan praktis revolusi menghendaki masuknya lebih banyak kelompok masyarakat, sehingga akhirnya menjadi 84 orang ternasuk 3 orang penasehatnya.