| Title | Post | download |
|---|---|---|
Keputusan Mendagri No. 48 Tahun 2000Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota | Keputusan Menteri | |
Keputusan Menpan No. 13/Kep/M.Pan/1/2003Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah | Keputusan Menteri | |
Keputusan Menpan No. 9 Tahun 2002Tentang Jabatan Fungsional postaris dan Angka Kreditnya | Undang-undang | |
Keputusan Menpan No. Kep/34/M.Pan/3/2004Tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M/Pan/2/2002 Tentang Jabatan Fungsional postaris Dan Angka Kreditnya | Keputusan Menteri | |
Keputusan Presiden No. 105 Tahun 2004Tentang Pengelolaan post Statis | Keputusan Presiden | |
Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2003Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional postaris | Keputusan Presiden | |
Penjelasan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1971Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepostan | Undang-undang | |
Peraturan Gubernur No.81 Tahun 2022Pergub No.81 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten | Undang-undang | |
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007Tentang Organisasi Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah | |
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2005Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada post Nasional Republik Indonesia | Peraturan Pemerintah | |
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Presiden Republik Indonesia | Peraturan Pemerintah | |
Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 1999Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan | Peraturan Pemerintah | |
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi Peraturan | Peraturan Pemerintah | |
Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2006Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional postaris Dan Pustakawan | Keputusan Presiden | |
Pergub DIY No. 31 Tahun 2016 ttg Sistem Manajemen Keamanan InformasiPeraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2016 ttg Sistem Manajemen Keamanan Informasi | Undang-undang | |
SK Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 2024SK Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 2024 | Undang-undang | |
SK Pengelola Website dan Media SosialSK Pengelola Website dan Media Sosial | Keputusan Kepala BPAD | |
Surat Edaran Bersama No. 03/ Seb/ Kpu/Tahun 2006 No. Kn.00/ 02 /Tentang Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian Dan Pengaksesan post/Dokumen Pemilihan Umum, Dan post/Dokumen Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | Surat Edaran | |
Surat Edaran No. 1 Tahun 1981Tentang Penanganan post Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan post | Surat Edaran | |
Undang-Undang No. 4 Tahun 1990Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, | Undang-undang | |
Undang-Undang No. 4 Tahun 1990Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, | Undang-undang | |
Undang-undang No. 7 Tahun 1971Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepostan | Undang-undang | |
Undang-undang No. 8 Tahun 1997Tentang Dokumen Perusahaan | Undang-undang |