ARSIP PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN HARUS SEGERA DISELAM

Tanggung jawab Lembaga Kearsipan sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 adalah menyelenggaraan pembinaan pengelolaan arsip dinamis dan melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis. Dengan adanya aturan tersebut amanat yang diembankan kepada Lembaga Kearsipan perlu mendapatkan perhatian serius sehubungan dengan telah berjalannya kegiatan besar sebuah pesta demokrasi yang telah mengukir perjalanan  sejarah bangsa di Negara tercinta ini.

Lembaga Kearsipan sesuai amanat tersebut berkewajiban menyediakan informasi tentang kegiatan Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (PilPres) sebagai bahan kajian atau penelitian bagi masyarakat luas yang berhak secara hukum.

Mengapa arsip Pileg maupun arsip Pilpres ini perlu diperhatikan dan diselamatkan ?. Dengan dimulainya pemilihan Presiden secara langsung sejak tahun 2004,  peristiwa yang sangat bersejarah berskala nasional ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut   pada masing-masing periode pasti akan mempunyai dinamika politik yang berbeda –beda sesuai kondisi daerahnya. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi lembaga kearsipan untuk menyelamatkan arsip tersebut yang pada suatu saat akan bercerita kepada pewaris bangsa tentang kegiatan demokrasi di Indonesia  dengan gambaran identitas dan jati diri yang beranekaragam sesuai citra daerahnya.