ARSIP TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN LASKAR RAKYAT DI DIY

Boleh dikatakan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia tidak ada bentuk pemerintahan yang jelas dalam penyelenggaraan negara. Dengan suatu ungkapan yang sederhana dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan ‘asal berjalan’. Dalam pengertian bukan berarti dilaksanakan secara asal-asalan tetapi sebagai suatu negara yang baru saja berdiri, selain harus menata diri untuk dapat menjalankan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus menghadapi rongrongan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Belanda tidak rela apabila negeri jajahannya terlepas maka dengan berbagai cara mencoba masuk kembali dan menguasai Indonesia.

Beruntung bagi Yogyakarta sekalipun secara riil kondisi yang terjadi tidak berbeda dengan daerah lain tetapi Yogyakarta relatif sudah memiliki pemerintahan yang lebih mapan. Selain itu adanya kepemimpinan yang memiliki kewibawaan di mata rakyat dan di mata Pemerintah Belanda sehingga memungkinkan Yogyakarta mampu memainkan peran penting bagi upaya ‘menyelamatkan ‘jabang bayi’ Republik Indonesia. Oleh karena itu Sultan Hamengku Buwono IXmemberanikan diri untuk mengajukan Yogyakarta menjadi Ibukota bagi Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan yang tangguh, segenap rakyat Yogyakarta juga mampu mengimbangi para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan ini tercermin dengan munculnya berbagai laskar rakyat serta partisipasi masyarakat untuk menjadi ‘bamper’ bagi taktik perjuangan mereka.

Download Artikel Pada Format PDF diatas