EXPOSE HASIL MONITORING PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN SE DAERAH I

Desa / Kelurahan sebagai hirarki terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia menjadi tumpuan dalam setiap urusan termasuk perpustakaan. Perpustakaan desa/ Kelurahan memegang peranan yang strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan/ pelayanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat baik dari aspek geografis maupun sosial ekonomi.Dalam sambutan expose hasil monitoring Perpustakakan Desa/ kelurahan se DIY pada tanggal 28 April 2014 di Hotel Santika Yogyakarta, Kepala BPAD DIY Bapak Budi Wibowo, SH,MM juga mengatakan bahwa komitmen Bapak Gubernur DIY terhadap pengembangan perpustakaan desa/kelurahan sangat besar diantaranya dengan menggagas akademi komunitas perpustakaan yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi penyediaan sumber daya manusia yang professional dalam pengembangan perpustakaan desa serta pengembangan perpustakaan pada umumnya. Lebih lanjut dalam paparan beliau disebutkan bahwa pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan  berdasarkan pada asas asas sebagai berikut :

1. Filosofis; kesetaraan harkat dan martabat,serta pengembangan potensi
2. Pedagogis; sajian-edukatif, aturan edukatif, dan layanan edukatif
3. Biopsikologis; selaras kemampuan pengetahuan, bakat minat, perkembangan jasmaniah-rohaniah, dan perkembangan kelaziman
4. Manajerial; keteraturan, keterarahan, serta efektivitas dan efisiensi

Strategi pemberdayaan Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan BPAD DIY, Dra. Monika Nur Lastiyani, MM  dilakukan dengan mempertimbangkan  hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpustakaan mensyaratkan beberapa aspek sepeti mental/ jiwa untuk mengabdi pada masyaakat, pengetahuan terhadap masyarakat yang dilayani, pengetahuan teknis peyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta kemampuan non teknis misal korespondensi atauapun promosi.Peningkatan kualitas SDM perpustakaan dapat dilakukan dengan  mengikuti pelatihan, membangun komunikasi dan jejaring serta memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi

2. Anggaran

Untuk mendukung operasional layanan perpustakaan anggaran perpustakaan seharusnya dialokasikan secara teratur, terprogram pada desa/kelurahan  dengan memperhatikan besar nya perpustakaan, jenis  jasa perpustakaan dll. Strategi pada aspek ini dapat ditempuh dengan aktif mencari sponsor dan donasi serta dapat pula mengembangkan perpustakaan berbasis ekonomi semi profit.

3. Gedung/ Ruangan & Perabot

Gedung yang dipakai hendaknya representatif untuk menunjuang penyelenggaraan layanan perpustakaan minimal terdiri dari ruang kerja dan ruang layanan.Dalam penataan ruangan dan perabot dapat bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk  mahasiswa yang sering melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan sebutan sejenis.

4. Koleksi

Komposisi koleksi yang dimiliki oleh setiap perpustakaan sebaiknya dengan perbandingan 60% non fiksi dan 40% fiksi. Strategi untuk mengoptimalkan koleksi dilakukan dengan mempromosikan koleksi secara regular, memastikan koleksi selalu dalam kondisi layak baca, bertukar daftar koleksi dengan perpustakaan  desa lain serta membentuk jejaring katalog berbasis teknologi informasi.

5. Layanan

Ada beberapa jenis layanan yaitu layanan sirkulasi, layanan baca ditempat dan konsultasi serta layanan tambahan berupa aktivitas seperti mendongeng, peningkatan keterampilan dsb. Untuk mengembangkan layanan dapat dilakukan dengan promosi layanan secara periodic dan kontinyu, bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, penataan koleksi secara baik dan sistematis, jeli melihat peluang sesuai konsisi masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi serta bekerjasama dengan berbagai tokoh seperti penulis, pendongeng dsb.

Kondisi perpustakaan desa/ kelurahan di DIY sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Drs. Alip Sudardjo, M.Pd belum ideal sekaligus belum optimal. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai desa/ kelurahan sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan ) dan dari jumlah tersebut desa yang telah dibantu sebanyak 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) sehingga dapat dikatakan bahwa 80,37% desa/kelurahan telah mempunyai perpustakaan yang selanjutnya disebut sebagai perpustakaan desa/kelurahan. Dari Hasil monitoring yang dilakukan secara sampling ke 4 kabupaten/ 1 kota sebagian besar koleksi yang dimiliki adalah bantuan dari Pemerintah Daerah DIY baik yang bersumber dari dana dekonsentrasi maupun APBD. Pengelolaan perpustakaan bersifat sambilan/ sampiran, petugas/pengelola perpustakaan belum mendapatkan honor yang layak. Jam layanan perpustakaan sesuai dengan jam kerja di lingkungan pemerintah Desa/ Kelurahan.

Ekspose hasil monitoring perpustakaan desa/ kelurahan merupakan kegiatan yang secara rutin dilakukan sebagai bagian dari evaluasi bantuan pengembangan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan dengan mengundang pengelola perpustakaan desa/kelurahan, lembaga perpustakaan Kabupaten/  Kota, Dewan Perpustakaan DIY serta GPMB DIY. Dalam kesempatan diskusi muncul gagasan dan harapan akan peningkatan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan terlebih dengan adanya Undang-undang Desa dimana masing-masing desa akan mengelola dana sebesar 1,2 milyar. Jika 5% dari dana tersebut atau sebesar Rp. 60.000.000 dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan maka peningkatan  perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas akan mendekati kenyataan. (Wie).