UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan mengatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komuniksi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai informasi terekam ( recorded information ) arsip mempunyai nilai dan arti penting  karena merupakan bahan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka usaha penyelamatan bahan bukti tersebut tidak hanya pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kearsipan tetapi masyarakat umum  juga diharapkan dapat ikut berperan dalam pengembangan kearsipan .

Arsip dalam pandangan masyarakat awam sering disamakan dengan istilah dokumen, manuskrip, atau pustaka. Padahal arsip bersifat unik yang tidak bisa disamakan dengan pustaka, manuskrip maupun dokumen lainnya. Lembaga kearsipan yang mempunyai tanggungjawab menyelamatkan memori kolektif  bangsa masih harus berbuat banyak untuk terus merubah image masyarakat  agar lebih paham akan arti pentingnya arsip sehingga dengan kesadaran tersebut arsip arsip yang bernilai kesejarahan dapat disimpan dan diselamatkan sebagai  warisan budaya bagi generasi yang akan datang.