DPAD Yogyakarta

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, (Pasal 4) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja Dinas.
  2. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan.
  3. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kearsipan kabupaten/kota.
  4. pelaksanaan koordinasi bidang perpustakaan kabupaten/kota.
  5. pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka dan arsip.
  6. pembinaan perpustakaan Perangkat Daerah.
  7. pembinaan dan fasilitasi perpustakaan dan kearsipan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
  8. fasilitasi penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  9. pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. pembinaan dan pengawasan kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.
  11. pelindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan bahan pustaka dan dokumen/arsip sebagai warisan budaya.
  12. fasilitasi pengelolaan bahan pustaka dan arsip kasultanan dan kadipaten.
  13. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang perpustakaan dan kearsipan.
  14. pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
  15. pembinaan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah.
  16. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan.
  17. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
  18. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan.
  19. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  20. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.
  21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.